Selasa, 25 Desember 2012
Pedoman Penyusunan RKPD
Ditulis Oleh : Administrator
BAB I

PENDAHULUAN

 


1.1.    Latar Belakang

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) kabupaten merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP), memuat rancangan kerangka ekonomi Daerah, prioritas pembangunan Daerah, rencana kerja, dan pendanaannya serta prakiraan maju 11dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan dan pagu indikatif, baik yang bersumber dari APBD maupun sumber-sumber lain yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Penyusunan dilakukan melalui kegiatan penyiapan rancangan awal rencana pembangunan, penyiapan rancangan rencana kerja, musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang), dan penyusunan rancangan akhir rencana pembangunan.


RKPD Kabupaten Sampang dirumuskan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan dan berkelanjutan, disusun berdasarkan data dan informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Data dan informasi yang dimaksud mencakup penyelenggaraan pemerintah daerah, organisasi dan tata laksana pemerintah daerah, kepala daerah, DPRD, perangkat daerah, PNS Daerah, dan keuangan daerah. Penyusunan RKPD juga didasarkan pada kondisi dan potensi sumber daya daerah yang dimiliki, sesuai dinamika perkembangan daerah dan nasional dan merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional, mengintegrasikan dengan informasi dasar kewilayahan daerah dan produk hukum daerah, kependudukan, serta informasi lain terkait dengan penyelenggaraan pemerintah daerah.


Rencana Kerja Pembangunan Daerah sebagai Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah yang merupakan penjabaran RPJMD dan berjangka waktu 1 tahun ditetapkan program prioritas yang berorientasi pada pemenuhan hak-hak dasar masyarakat dan pencapaian keadilan yang berkesinambungan dan berkelanjutan. Penetapan program dan prioritas diolah melalui proses analisis daerah; identifikasi kebijakan nasional yang berdampak pada daerah;  perumusan masalah pembangunan daerah; penyusunan program, kegiatan, alokasi dana indikatif, dan sumber pendanaan; serta penyusunan rancangan kebijakan pembangunan daerah, yang dilakukan melalui koordinasi dengan pemangku kepentingan. RKPD yang dijabarkan dalam bentuk rencana kerja SKPD berupa program dan kegiatan dalam 1 tahun disusun berdasarkan pada pendekatan kinerja dan kerangka pendanaan untuk tahun yang direncanakan disertai perkiraan maju sebagai implikasi kebutuhan dana yang bersumber dari APBD Kabupaten dan sumber lainnya yang sah.


Harapan dari penyelenggaraan dokumen Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Sampang ini adalah terwujud koordinasi yang semakin baik, terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi antar pelaku pembangunan (stakeholders) antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintahan maupun antara kabupaten dengan provinsi dan pusat, serta terbangunnya keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan. Dalam proses penyusunannya, RKPD Kabupaten Sampang diharapkan mampu menerjemahkan grand strategy guna mempercepat pembangunan daerah Kabupaten Sampang, serta mampu mengoptimalkan partisipasi masyarakat dan menjamin terkendalinya sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.


 


1.2. Landasan Hukum

Dalam penyusunan RKPD Kabupaten Sampang beberapa peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan, yaitu sebagai berikut :



  1. Undang-undang No. 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 No. 75, tambahan No. 3851);

  2. Undang-undang No. 17 tahun 2003 tentang Keungan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 No. 47, tambahan Lembar Negara Republik Indonesia No. 4286);

  3. Undang-undang No. 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembar Negara Republik Indonesia tahun 2004 No. 5, tambahan Lembar Negara Republik Indonesia No. 4355);

  4. Undang-undang No. 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2004 No. 66 Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia No. 4400);

  5. Undang-undang No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2004 No. 104, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia No. 4421);

  6. Undang-undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 No. 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4437);

  7. Undang-undang No. 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 No. 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4438);

  8. Undang-undang No. 15 tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan;

  9. Undang-undang No. 17 tahun 2007 tentang RPJPN Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 No. 33);


10. Undang-undang No. 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembar Negara Republik Indonesia tahun 2007 No. 68, tambahan Lembar Negara Republik Indonesia No. 4725);


11. Undang-undang No. 12 tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang No. 32 tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 No. 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4437;


12. Peraturan Pemerintah No. 23 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;


13. Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 2005 tentang Standar Akutansi Pemerintah;


14. Peraturan Pemerintah No. 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia tahun 2005 No. 140, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia No. 4578);


15. Peraturan Pemerintah No. 65 tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;


16. Peraturan Pemerintah No. 8 tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2006 No. 25, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia No. 4614);


17. Peraturan Pemerintah No. 3 tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 No. 19);


18. Peraturan Pemerintah No. 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 No. 82)


19. Peraturan Pemerintah No. 39 tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4738);


20. Peraturan Pemerintah No. 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4741);


21. Peraturan Pemerintah No. 1 tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah;


22. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 6 tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;


23. Peraturan Pemerintah No. 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia No. 4817);


24. Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 2008 tentang Kecamatan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4826);


25. Peraturan Pemerintah No. 26 tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Penjelasan Dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4833)


26. Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 7 tahun 2005 tentang RPJM Nasional Tahun 2005-2009;


27. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;


28. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 59 tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;


29. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 57 tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;


30. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 79 tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal;


31. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur No. 8 Tahun 2005 tentang RPJMD Propinsi Jawa Timur Tahun 2005-2008.


32. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur No. 2 tahun 2006 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Jawa Timur;


33. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang No. 1 tahun 2002 tentang Pembentukan Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Sampang;


34. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang No. 3 tahun 2002 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Sampang;


35. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang No. 4 tahun 2002 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Kabupaten Sampang;


36. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang No. 5 tahun 2002 tentang Pembentukan Organisasi Kecamatan dan Kelurahan.


37. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang No. 1 tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sampang Tahun 2008 - 2013.


 


1.3. Maksud dan Tujuan Penyusunan RKPD

1.    Maksud

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Sampang T.A. 2010 yang merupakan penjabaran tahun kedua dari RPJMD Tahun 2008 - 2013 dimaksudkan sebagai wahana yang menampung seluruh aspirasi program dan kegiatan pembangunan di Sampang pada Tahun Anggaran berkenaan.


2.    Tujuan

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Sampang T.A. 2010 ditujukan untuk memfasilitasi dan menjalankan misi pemerintahan dan pembangunan serta mewujudkan Visi Daerah secara bertahap.


 


1.4. Proses dan Sistematika Penyusunan RKPD

Proses penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dilakukan secara terkoordinasi mulai dari Musrenbang Desa, dibawa dalam Forum Musrenbang Kecamatan, selanjutnya dikoordinasikan dengan seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam Forum Pra Musrenbang untuk disinergikan dengan Rencana Kerja (Renja) SKPD yang dihasilkan dalam Musrenbang Kecamatan. Hasil dari Forum SKPD dibawa ke dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Musrenbang RKPD) dalam rangka mendapatkan masukan untuk penyempurnaan Rancangan awal RKPD.


 


 


Gambar1.1. Alur Perencanaan, Penganggaran dan Kedudukan RKPD


 


 


Untuk memudahkan pemahaman secara komprehensif tentang substansi dasar dari dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) ini, maka penulisan RKPD kabupaten Sampang T.A. 2010 disusun dengan sistematika sebagai berikut :


Bab I          Pendahuluan


Bab II         Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Tahun Lalu


Bab III        Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah Beserta Kerangka Pendanaan


Bab IV        Prioritas Dan Sasaran Pembangunan Daerah Tahun 2010


Bab V          Rencana Program Dan Kegiatan Prioritas Daerah


Bab VI        Penutup


 


Kembali